Problematika Pembangunan: Profesionaliats VS Otoritas

Oleh: Dian Kurnia

IlustrasiAda sedikit cerita tentang pengalaman teman saya ketika ia merampungkan penyelesaian tugas akhirnya. Sebelumnya ia tidak sedikitpun menghadapi masalah prosedural akademik dengan jurusan di mana ia bernaung. Sebut saja universitas A, fakultas B, jurusan C, dan kelas D. Setiap mahasiswa yang secara administratif telah selesai melaksanakan kewajiban perkuliahan maksimal 8 semester, ia dituntut untuk segera menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Setiap mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dibekali oleh jurusan di mana ia bernaung  seorang atau lebih dosen pembimbing akademik yang sesuai dengan bidang kajian yang digeluti. Singkat cerita, ia (teman saya) menghadapi persoalan prosedural dengan dosen pembimbing perihal penyelesaian skripsi. Hampir lima kali berturut-turut, tanpa alas an yang jelas sang dosen tidak melayani bimbingan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tegasnya sang dosen tidak komitmen dengan kesepakatan awal. Teman saya mengadu ke jurusan. Tetapi apa yang ia dapat? Tidak ada tindakan serius dari pihak jurusan tentang masalah yang ia adukan, tidak ada penyelesaian yang jelas tentang profesionalitas seorang pendidik. Ia hanya dijejali oleh kalimat-kalimat formil-naturalistik. Kecewa sekaligus sedih ia dapatkan.

 ***

Fenomena di atas bukanlah satu hal yang kerap kali terjadi di universitas terkemuka di kota-kota besar. Di beberapa universitas kecilpun hal itu sering menghinggapi proses akademik para mahasiswa yang sedang sibuk menyelesaikan tugas akhir. Sungguh ironis cerita dari teman saya di atas. Bagaimana tidak, sejatinya seorang dosen yang memiliki gelar akademik lebih tinggi dari mahasiswa, secara konseptual harusnya memiliki pemahaman lebih tentang profesionalitas kerja sebagai seorang dosen atau tenaga pendidik. Ia dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang pentingnya memegang kewajiban ketimbang memakmurkan egonya. Memang tidak semua pekerja tenaga pendidik (dosen) bersikap secara indisipliner, masih banyak di luar sana sosok profesional yang memegang idealisme sebagai pendidik dengan sekuat tenaga, sampai-sampai harus mengorbankan waktu dan tenaganya. Hal ini menjadi sebuah refleksi tentang apa yang sekarang sedang menjadi hal yang sering diperbincangkan oleh masyarakat kita, yakni tentang pentingnya pendidikan karakter. Peningkatan kesadaran tentang tanggung jawab sebagai seorang warga Negara sekaligus sebagai seorang manusia yang berpendidikan.

Secara umum, profesionalitas diartikan sebagai satu keahlian khusus dari seorang pekerja dalam bidang yang ia geluti. Aspek profesionalitas ini sering kita temukan dalam kolom iklan lowongan pekerjaan di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Profesionalitas memang sangat penting sekaligus dibutuhkan terlebih oleh sebuah lembaga formal setingkat universitas karena sifatnya yang vital dalam melancarkan setiap program resmi lembaga tersebut. Sebut saja ketika seseorang memegang satu bidang pekerjaan di satu perusahaan, akan menghasilkan kemaslahatan bagi perusahaan itu jika ia bekerja sesuai dengan keahliannya. Sebaliknya, ketika satu pekerjaan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran perusahaan sebagai akibat dari pekerjaan yang ia pegang.

Aspek profesionalitas ini sejalan dengan aspek komitmen atau kesadaran akan tanggung jawab yang diemban serta aspek otoritas atau wewenang menentuakn suatu sikap. Seseorang akan bersikap secara profesional jika ia sudah berkomitmen kuat dalam dirinya untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya secara all out dengan senantiasa menggunakan otoritasnya secara proporsional. Kita tentu pernah menyaksikan dalam salah satu pidato resminya di layar kaca, Presiden SBY marah karena ada peserta yang mengobrol dan tidur ketika beliau berbicara. Sungguh memalukan sekaligus lucu. Pasalnya orang nomor wahid di negeri ini juga disikapi seperti itu oleh para hadirin yang notabene nya berstatus sebagai pejabat tingkat daerah. Tidak mencerminkan aspek profesionalitas dan komitmen yang jelas dalam mengemban amanah rakyat sebagai wakil rakyat.

Sekalipun ia presiden yang secara strukrual memiliki wewenang (otoritas) untuk mengeluarkan kebijakan bagi rakyatnya, tidak serta merta ia mengeluarkan kebijakan semaunya sendiri. Otoritas yang ia miliki sebagai pembuat kebijakan diimbangi oleh aturan pokok tentang pertimbangan bagaimana seharusnya membuat satu kebijakan secara profesional. Masalah penyimpangan yang kerap kali terjadi di berbagai lapisan masyarakat saat ini, mungkin merupakan efek domino dari penyalahgunaan kebijakan para petinggi negara. Kompleksitas permasalahan yang sering menghasilkan nada-nada optimistis yang lebih kecil ketimbang nada-nada pesimistis, harus disikapi dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab secara internal. Sama halnya dengan masalah profesionalitas, komitmen atau tanggung jawab, serta otoritas yang difungsikan sebagai pengontrol sistem agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Ketiganya memerlukan sikap sadar akan peran dan tanggung jawab dalam proses pembangunan.

Ketiga aspek tersebut tentunya diimbangi oleh aturan-aturan pokok yang lebih tinggi kedudukannya secara yurisid formal. Profesionalitas seorang pekerja, dalam hal ini tenaga pendidik, diimbangi oleh aturan pokok dari setiap lembaga yang mengaturnya. Tetapi dalam realitasnya tidak sedikit mereka yang lebih mementingkan ego dan kepentingan pribadi dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Begitu juga dengan otoritas. Setiap pengajar memiliki otoritas yang dibatasi oleh aturan pokok  lembaga yang ia tempati. Otoritas tanpa kesemena-menaan. Otoritas bukan kekuasaan mutlak dalam menentukan suatu permasalahan secara pribadi, ia harus dimusyawarahkan. Ia harus dijalankan secara profesional. Lagi-lagi aspek profesional menjadi menu utama yang wajib dimaknai secara mendalam oleh setiap tenaga pendidik. Sering kita menemukan pembiasan makna tentang otoritas ini. Otoritas adalah kekuasaan untuk menentukan, memutuskan, dan menghukum sesuatu atau seseorang. Terjadi sebuah pembiasan makna tentang konsep otoritas.

Tidak ada yang perlu disalahkan. Karena setiap manusia tidak ingin disalahkan. Hanya mereka yang sadar dengan kebesaran jiwanya yang mampu mengakui eksistensinya dengan semua tanggung jawab serta perannya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni dan konsekuen. [] Wallahu’alam

About diankurniaa

Dian Kurnia. Blogger; Penulis Lepas di koran lokal dan nasional; Mahasiswa Sejarah UIN SGD Bandung.
This entry was posted in Opini, Umum and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s