Tragedi 17 Oktober 1952 dan Masa Depan Keutuhan TNI AD

Oleh: Dian Kurnia

PERISTIWA 17 Oktober 1952 merupakan satu peristiwa besar dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa yang terjadi di Jakarta ini sangat besar pengaruhnya baik di kalangan internal tentara  (Angkatan Perang dan Angkatan Darat)[1] dan kaum politik pemerintahan khususnya, maupun di kalangan masyarakat luas pada umumnya. Peristiwa yang mengarah kepada gerakan setengah kudeta (coupe d’ etat) pemerintahan Presiden Soekarno ini telah menimbulkan efek besar bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Pengaruhnya tidak hanya terjadi di pusat, melainkan sampai pada tingkat daerah di Jawa dan luar pulau Jawa.[2]

Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah kerajaan Belanda, posisi militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat mengalami perubahan yang signifikan. Mereka tidak hanya menampung sebagian laskar yang selama masa revolusi menjadi pasukan yang relatif otonom melainkan juga harus menerima pasukan KNIL[3] yang dulu menjadi musuhnya. Maka sejak tahun 1950-an, militer Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan internal yang cukup kompleks, termasuk orientasi untuk menciptakan militer Indonesia yang profesional dengan kualifikasi prajurit yang kompeten di bidangnya atau tetap menekankan militer yang mendasarkan pada suatu ideologi dan semangat juang patriotik[4] terhadap bangsa dan negara Indonesia. Orientasi pertama didukung oleh pimpinan AD yang umumnya pernah menjadi tentara KNIL dan pada masa revolusi menduduki posisi tinggi di lingkungan AD, yaitu Kolonel Nasution[5] dan T.B. Simatupang[6] (Hariyono, Jurnal Sejarah, 2003: 1).

Pada saat itu, berbagai kekuatan politik yang ada belum sepenuhnya solid dan efektif menjalankan suatu pemerintahan yang demokratis secara konsekuen. Dasar-dasar kehidupan demokratis yang berdasarkan UUD RIS dan UUDS 1950 belum secara nyata menciptakan tatanan demokratis karena masih kuatnya pengaruh budaya dari kalangan federal, sehingga realitas tatanan kekuasaan politik pemerintah menjadi besifat oligarki.[7]

Dalam perjalanan sejarahnya, perkembangan TNI sejalan dengan pertumbuhan dan berkembangnya Negara Republik Indonesia. Ia tumbuh dalam suasana memenuhi tuntutan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Fungsi pertahanan dan keamanan (Hankam) dijalankan dasar atas rasa tanggung jawab dari seluruh rakyat, bukan hanya dari kalangan intern tentara. Semangat juang tentara dalam mempertahankan dan mengamankan negara bersumber  pada Amanat Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI[8] dan Amanat Panglima Besar TNI[9].

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Oktober di Jakarta, merupakan satu konflik antara pimpinan militer dan kalangan politisi sipil. Peristiwa ini telah merubah konstalasi perpolitikan Indonesia pada tahun 1950-an. Partai-partai politik yang ada belum teruji kekuatannya di masyarakat karena belum pernah diadakan pemilihan umum. Kekuatan mereka yang duduk di parlemen hanya berdasarkan perkiraan semata, dalam istilah Presiden Soekarno disebut demokrasi raba-raba. Mungkin karena memang pada waktu itu Indonesia masih belajar berdemokrasi secara baik dan benar, yang hingga saat ini masih tidak adak perubahan yang signifikan. Terlebih, ketika kita dihadapakan pada kenyataan tindakan represif rezim Orde Baru yang menggerakkan militer, bukan kepada Parlemen seperti halnya ketika Peristiwa 17 Oktober 1952, tetapi kepada rakyat sipil dan mahasiswa.

Berdasarkan konstitusi RIS, kekuatan dan pengaruh Parlemen sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan waktu itu. Kabinet dan atau kementerian dapat jatuh kalau ada mosi tidak percaya yang cukup signifikan dari Parlemen. Ketegangan antara pemerintah dan parlemen atau faksi-faksi yang ada dalam Parlemen sering menimbulkan masalah yang krusial dan menyebabkan gejolak politik yang akirnya berimbas pada masalah ketentaraan seperti yang terjadi pada peristiwa tanggal 17 Oktober 1952 silam.

Kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan partai-partai politik menyebabkan kekuatan partai politik sulit dideteksi. Masyarakat masih melihat bahwa kekuatan riil politik justru tidak ada di tangan Parlemen melainkan pada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa dalam perang revolusi, yaitu Presiden Soekarno dan militer. Sayangnya, kedua kekuatan politik tersebut secara yuridis formal tidak mempunyai kekuatan politik sebagaimana mestinya (Said, 2001; 124). Kekuatan riil politik ada di tangan kabinet dan Parlemen yang mayoritas terdiri dari anggota eks federal, termasuk dalam mengatur masalah ketahanan negara dan kemiliteran.

“Demikianlah kekuasaan politik secara kosntitusional adalah di DPRS, yang 2/3 dari anggotanya terdiri dari bekas “negara-negara Van Mook”. Maka itu secara nyata partai-partai yang bergiliran menguasai pemerintah, karena terbentuk dan dapat bekerjanya suatu Kabinet tergantung dari dukungan di DPR/Parlemen” (Nasution, 1983;150).

Oleh karena itu, para perwira tinggi militer merasa khawatir dengan kondisi politik bangsa pada waktu itu. Sehingga beberapa perwira TNI menggalang kekuatan sedemikian rupa untuk membujuk Presiden Sukarno agar segera membubarkan Parlemen dan segera melakukan Pemilihan Umum. Ironisnya ada sebagian kolega Kolonel Nasution yang merasa tindakannya berlainan haluan dengan sikap yang seharusnya keluar dari seorang panglima TNI. Maka, Kolonel Bambang Supeno, salah satu kolega Kolonel Nasution dari Angkatan Perang, yang kontra terhadap sikap Kolonel Nasution, melakukan interupsi dengan cara menggalang suara untuk membebas tugaskan Kolonel Nasution dari jabatan sebagai pimpinan KASAD.

Untuk melancarkan usahanya, Kolonel Bambang Supeno mengadakan pembicaraan dengan Panglima Territorium (pimpinan AD di daerah). Akan tetapi, sayang, mereka menolaknya karena menilai bahwa hal itu justru akan mengakibatkan perpecahan di kalangan internal tentara. Karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, Kolonel Bambang Supeno langsung menghadap kepada Presiden Soekarno[10] selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang dengan maksud untuk mengutarakan kehendaknya agar Kolonel Nasution diberhentikan dari jabatannya sebagai KASAD.

Di lain pihak, sikap Kolonel Bambang Supeno ini dinilai oleh perwira lain sebagai tindakan indisipliner dari seorang prajurit tentara, terlebih ia adalah Perwira Angkatan Perang.[11] Konflik personal antara Kolonel Nasution dan Kolonel Bambang Supeno terus-menerus meningkat hingga pada perang argumen dan kecaman melalui teks surat. Faktanya, tertanggal 13 Juli 1952 (3 bulan sebelum kejadian besar 17 Oktober 1952 mulai), Kolonel Bambang Supeno mengirimkan surat ketidak puasan yang dialamatkan kepada Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Ketua Seksi Pertahanan, Panglima Tertinggi Angkatan Perang (Presiden Soekarno), Kepala Staf Angkatan Perang (Mayjen TB Simatupang), Kepala Staf Angkatan Darat (Kolonel AH Nasution), Panglima Territorium I s/d VII dan Pengurus Ikatan Perwira Angkatan Darat (PIPAD).[12]

Setelah menerima surat dari Kolonel Bambang Supeno, Kolonel AH Nasution memberikan tanggapan yang bersifat sanggahan dan penjelasan tentang hal-hal yang disampaikan oleh Kolonel Bambang Supeno, sampai kepada penjelasan mengenai pembebasan/pemberhentian Kolonel Bambang Supeno untuk sementara dari dinas ketentaraan. Sebaliknya, Kolonel Bambang Supeno tidak menerima putusan Kolonel AH Nasution atas pemberhentiannya dari dinas ketentaraan, dengan alasan tidak cukup evidensi atau buki terhadap tuntutan itu. Persengketaan sengit antara Kolonel AH Nasution dan Kolonel Bambang Supeno semakin menjadi-jadi hingga akhirnya meluas kepada ranah politik di Parlemen RIS. Dengan otoritasnya sebagai KASAD, Kolonel AH Nasution akhirnya membebas tugaskan Kolonel Bambang Supeno dari segala tanggung jawab militernya, sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari atasan, dalam hal ini Presiden dan Menteri Pertahanan. Akan tetapi, masalah datang kembali, Presiden tidak mau menyetujui dan tidak mau menandatangani surat pemberhentian tugas atas nama Kolonel Bambang Supeno.

Rencana Kolonel AH Nasution untuk membentuk prajurit TNI yang profesional dan modern, terlihat telah memecah belah integritas internal tentara ke dalam dua kubu. Kubu pertama ialah mereka yang mendukung rencana rasionalisasi dalam tubuh tentara sendiri, yakni kubu SUAD[13], kedua, mereka yang menolak rencana tersebut, yakni kubu Bambang Supeno dkk. Rencana KASAD untuk membentuk prajurit TNI profesional menghendaki tiga kriteria yang diterapkan kepada seluruh prajurit yang pantas eksis di dinas ketentaraan, yaitu: penidikan, kesehatan, usia. Tiga kriteria ini sejatinya akan menyingkirkan mereka yang sebagian besar merupakan Perwira eks Heiho dan Peta. Kubu yang kontra menuduh bahwa kubu SUAD telah mengabaikan nasionalisme dan patriotisme di kalangan prajurit yang dulu telah berjuang membela bangsa dan negara Indonesia.

Seperti itulah latar historis kejadian setengah kudeta pada tanggal 17 Oktober 1952 yang dimotori oleh para Perwira Angkatan Darat, khususnya Kolonel AH Nasution, yang menuntut pembubaran Parlemen dan segera untuk melakukan Pemilihan Umum. Alasan logisnya adalah perihal stabilitas pertahanan dan keamanan negara pasca kemerdekaan yang sarat dengan kebijakan-kebijakan federal. Hal inilah yang dinilai berbahaya oleh kalangan perwira AD terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia selanjutnya.

Daftar Sumber:

Sumber arsip

  1. RADIOGRAM KASAD KOLONEL AH NASUTION NO. 2344/SU/RDG/52 TENTANG SURAT EDARAN NO. V5560/SU/52 TANGGAL 24-11-1952.
  2. FORMULIER BERITA FD KASAD LETKOL SOETOKO NO. V-2352/SU/RDG/52 TANGGAL 24-11-1952 TENTANG PERISTIWA 17 OKTOBER 1952.
  3. SURAT EDARAN KASAD KOLONEL INFANTERI AH NASUTION NO. V-5560/SU/52.- TANGGAL 24 NOPEMBER 1952 TENTANG PERISTIWA 17 OKTOBER 1952.
  4. Delegasi Indonesia 1947 – 1951, 0707, Surat 8 Mei 1948 tentang pengurangan Angatan Perang, 1 lembar arsip.
  5. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1948 – 1949, 0155, Radiogram dari Kolonel Nasution, 1 helai arsip.
  6. Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950 – 1959, 1325, Surat-surat tanggal 17 Oktober 1952 – 1 Desember 1957 tentang dukungan terhadap Soekarno, 4 lembar arsip.
  7. Kabinet Presiden RI 1950 – 1959, 1820, Organisasi masyarakat, politik : Resolusi tanggal 20 Juli 1952 – 20 Februari 1954 tentang tuntutan segera mengambil tindakan tegas terhadap demonstran 17 Oktober 1952 (coup d’etat).
  8. Kabinet Presiden RI 1950 – 1959, 1868, Kejaksaan agung pada Mahkamah Agung : Berita acara, tanggal 11 Juni 1953 tentang kesaksian Mr. Abdul Karim Pringgodigdo dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, 1 sampul arsip.
  9. Marzuki Arifin, SE 1945 – 1984, 13307, Peristiwa 17 Oktober 1952, 3 item arsip.
  10. Marzuki Arifin, SE 1945 – 1984, 0397, Bagian penerangan dalam negeri kementrian penerangan RI : Laporan rahasia Djamal Marsudi tentang peristiwa 17 Oktober 1952, 1 berkas arsip.
  11. Djamal Marsudi 1947 – 1979, 16731, Peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, 5 item arsip.
  12. Djamal Marsudi 1947 – 1979, 0110, Naskah kesaksian dan fakta-fakta Peristiwa 17 Oktober 1952 oleh Djamal Marsudi, 9 lembar arsip.
  13. Djamal Marsudi 1947 – 1979, 0112, Surat dari Perdana Menteri, Mr. Wilopo kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengenai penjelasan duduk persoalan berkitan dengan Peristiwa 17 Oktober 1952, 2 lembar arsip.
  14. Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Bone, 1127, Japen Provinsi Sulawesi : Surat tanggal 24 Nopember 1952 tentang keterangan pemerintah mengenai Peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta, 1 sampul arsip.

Sumber buku penunjang

Abdurahman Dudung, “Metode Penelitian Sejarah,” Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Ankersmit F.R., “REFLEKSI TENTANG SEJARAH, Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah”, Gramedia, Jakarta, 1987.

Gottschalk Louis, “Mengerti Sejarah”, UI Press, Jakarta, 2006

Kuntowijoyo, “Metodologi Sejarah”, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2003

Kartodirdjo Sartono, “Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

Nasution, “Sejarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersenjata”, Firma Mega Bookstore, Jakarta, 1966

Poesponegoro Marwati Djoened, Notosusanto Nugroho, “Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI”, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Sumber Majalah

MILISIA, Edisi I, 1953, “Paralel dan Perbedaan 3 Djuli 1946 dengan 17 Oktober 952


[1]Posisi militer pawa waktu itu masih didominasi oleh AD, karena AL dan AU sejak masa revolusi kekuatannya tidak begitu menonjol bahkan ada yang menyebutkan kedua angkatan itu hanya di atas kertas saja. Kondisi tersebut menyebabkan dinamika militer di Indonesia sangat ditentukan oleh Dinamika AD. Oleh sebab itu, pergolakan internal di kalangan AD (dan AP) sering membawa pengaruh besar terhadap dinamika pergolakan politik di Indonesia. (Hariyono, Jurnal Sejarah,  Nomor 1, 2003: 3)

[2]Dampak dari peristiwa ini adalah seperti pada kasus pergantian Panglima Territorium V Brawijaya (Surabaya, Jawa Timur) dari Letkol Suwondho kepada Letkol Sudirman, penggeseran Panglima Territorium II/Sumatera Selatan pimpinan Letkol Kosasih kepada Kolonel Bambang Utoyo (eks Panglima Territorium II), gerakan demonstrasi massa di daerah Sumatera (lebih kurang 2.000 orang demonstran pada tanggal 26 Oktober 1952 menuntut pembubaran Parlemen), Jawa Barat, Jawa Tengah (lebih kurang 5.000 orang dari berbagai golongan pada tanggal 20 Oktober 1952 menuntut hal yang sama yakni pembubaran Parlemen), Jawa Timur (gerakan sosial mahasiswa Surabaya yang mengadakan rapat dan menghasilkan suatu panitia aksi yang terdiri dari 3 orang wakil Gerakan Mahasiswa Surabaya, 2 orang wakil Senat Fakultas Hukum dan 11 wakil dari fakultas lainnya. Panitia aksi ini bermaksud untuk menyelidiki soal-soal yang sebenarnya terjadi dari ketegangan masa akibat peristiwa di Jakarta. Gerakan ini berhasil menghimpun suara yang sama dari seluruh partai-partai politik di daerah Jawa Timur untuk menuntut pembubaran Parlmen), Kalimantan (demonstrasi dari lebih kurang 750 orang pada tanggal 24 Oktober 1952 di depan kantor Gubernur, menyuarakan pembubaran Parlemen), dan Sulawesi (tuntutan dari Rondonuwu, perwakilan partai Kedaulatan Rakyat Sulawesi (KRS), tentang pembubaran Parlemen karena menurutnya Parlemen tidak dapat lagi bekerja dengan baik untuk kepentingan negara). (Disjahrad, Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Keutuhan TNI AD, Bandung. Halaman 594-603)

[3] KNIL adalah singkatan dari bahasa Belanda; het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger, atau secara harafiah: Tentara Kerajaan Hindia-Belanda. Diantara mereka –penduduk bumi putera- yang pernah menjadi anggota KNIL pada saat menjelang kemerdekaan adalah Oerip Soemohardjo, E. Kawilarang, A.H. Nasution, Gatot Soebroto dan T.B. Simatupang, yang kelak memegang peranan penting dalam pengembangan dan kepemimpinan angkatan bersenjata Indonesia. Dari latar sejarahnya, ketika berlangsung Perang Diponegoro pada tahun 1826-1827, pemerintah Hindia Belanda membentuk satu pasukan khusus. Setelah Perang Diponegoro usai, pada 4 Desember 1830, Gubernur Jenderal van den Bosch mengeluarkan keputusan yang dinamakan “Algemeene Orders voor het Nederlandsch-Oost-Indische leger” di mana telah ditetapkan pembentukan suatu organisasi ketentaraan yang baru untuk wilayah Hindia-Belanda, yaitu “Oost-Indische Leger” (Tentara India Timur). Dan pada tahun 1836, atas saran dari Raja Willem I, tentara ini mendapat predikat “Koninklijk” yang berarti Tentara Kerajaan. Namun dalam penggunaan sehari-hari, kata ini tidak pernah digunakan selama sekitar satu abad, dan baru tahun 1933, ketika Hendrik Colijn -yang juga pernah bertugas sebagai perwira di Oost-Indische Leger- menjadi Perdana Menteri, secara resmi tentara di Hindia Belanda dinamakan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, disingkat KNIL.

[4]Semangat juang patriotik ini direalisasikan seperti pada perjuangan membela dan mempertahankan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Naluri patriotisme (dalam sikap patriotik) ini telah menjadi ciri khas TNI dan rakyat Indonesia pada umumnya.

[5]Masa 1950 sampai 1960-an merupakan masa pemberontakan dari dalam negeri. Dari Darul Islam (DI), APRA, RMS, PRRI sampai Permesta. Ia menyebut periode ini sebagai periode “anti gerilya”. Sebagai akibat dari usaha sentralisasi dan demobilisasi militer pada masa Kabinet Wilopo, TNI AD mengalami perpecahan. Ia berada di pihak yang menyokong kebijaksanaan pemerintah pusat. Usaha demobilisasi ini temyata tidak
didukung oleh Abdul Halim Perdanakusuma. Namun karena Presiden Soekarno ketika itu lebih condong ke faksi militer di pusat, pada tanggal 17 Oktober 1952, faksi militer yang prodemobilisasi mengadakan demontrasi di halaman istana presiden menuntut segera diatasinya krisis dalam AD ini. Akibat peristiwa 17 Oktober 1952 tersebut Presiden Soekarno menggantikan beberapa pimpinan AD di pusat, salah satu diantaranya adalah Nasution. Selama tiga tahun ia non aktif dalam kepemimpinan AD, baru tahun 1955 ia diangkat kembali dalam jabatan KSAD pada tahun 1955. (Selengkapnya lihat di: http://prov.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/13)

[6]Dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Simatupang turut berjuang melawan penjajahan Belanda. Ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang RI (1948-1949) dan kemudian dalam usia yang sangat muda ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI (1950-1954). Pada 1954-1959 ia diangkat sebagai Penasihat Militer di Departemen Pertahanan RI. Ia kemudian mengundurkan diri dengan pangkat Letnan Jenderal dari dinas aktifnya di kemiliteran karena perbedaan prinsipnya dengan Presiden Soekarno waktu itu. (Selengkapnya lihat di: http://id/wikipedia.org/wiki/T.B. Simatupang)

[7]Pada waktu peleburan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Republik Indonesia (RI), sebagai hasil kompromistis antara RI dan BFO, 2/3 anggota DPR RI terdiri dari wakil-wakil dari bekas negara bagian (federal). Kenyataan ini mengkhawatirkan, mengingat otoritas dalam menyusun dan membuat Undang-undang Negara, termasuk Undang-undang yang menyangkut nasib prajurit-prajurit TNI, akan ditentukan oleh DPR yang mayoritas anggotanya terdiri dari eks federal. Karena pada masa sebelumnya para prajurit TNI justru menentang kaum federal. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran para petinggi militer. Optimistis mereka tentang keadaan yang lebih baik, mantap dan keadaan sosial yang adil serta makmur harus kandas, karena setelah RI dan eks federal bergabung dengan UUDS tahun 1950, kondisi sosial-politik menjadi tidak terbina, konsistensi perjuangan menjadi kabur, malah tahun 50-an membawa pada suasana yang semakin jauh dari harapan tersebut. Gambaran umum yang menyangkut kondisi negara pasca tahun 50-an adalah sebagai berikut:

1)       Keadaan sosial-ekonomi yang semakin merosot dan korupsi semakin luas.

2)       Keadaan keamanan yang semakin buruk dengan banyaknya pemberontakan-pemberontakan di daerah.

3)       Harapan pembebasan Irian Barat yang semakin jauh.

4)       Keadaan politik yang labil dengan sistem politik liberal yang mencontoh kepada Barat, berlarut-larutnya penyelesaian satu konstitusi negara, dan terjadi perpecahan dalam pimpinan nasional, khususnya dwitunggal.

5)       Pergolakan intern ABRI dan intern parpol semakin hebat, dibarengi oleh kemerosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintahan RIS (federal).

[8]Amanat Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, berbunyi sebagai berikut:

1)   Undang-undang Dasar Negara adalah azas Tentara dan politik tentara, jadi Undang-undang Dasar 1945 menjadi azas dan politik tentara.

2)   Tentara tidak mempunyai faham politik kecuali politik Negara karena itu tentara hanya membela Negara dan faham politik Negara.

3)   Dalam membela politik Negara dan politik Negara tentara tidak mengenal kompromi (Nasution, 1964: 87).

[9]Amanat Panglima Besar TNI, berbunyi sebagai berikut:

1)   Satu-satunya hak milik nasional Republik Indonesia yang tidak berubah hanyalah TNI yang pantang menyerah.

2)   TNI adalah milik rakyat sedang kewajiban TNI mempertahankan hasil revolusi bangsa dan pembangunan nasional, membela keamanan keutuhan wilayah, serta kedaulatan Negara Republik Indonesia.

3)   TNI berfalsafah Negara Pancasila, bersendikan janji dan sumpah prajurit  (Nasution, 1964: 87).

[10]Alasan Kolonel Bambang Supeno menghadap langsung ke Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, adalah akibat daripada permintaan penyelesaian dari pemerintah mengenai kebijaksanaan pimpinan Angkatan Perang, Angkatan Darat khususnya. (Selengkapnya lihat di: Disjarah AD, Dokumenter Surat Kolonel Bambang Supeno, Bandung)

[11]Tindakan indisipliner ini mendapat sorotan tajam dari para Perwira Angkatan Darat. Sehingga oleh para Perwira Angkatan Darat, bertempat di rumah kediaman KASAP, Mayjen TB Simatupang, pada tanggal 12 Juli 1952 diadakan rapat internal yang membahas masalah Kolonel Bambang Supeno. Rapat itu dihadiri oleh 19 orang Perwira Angkatan Darat dan memutuskan bahwa “…tidak membenarkan tindakan Kolonel Bambang Supeno, yang dipandang tidak tepat, tidak menurut hierarchis militer dan tidak menurut kode etik Perwira yang telah disepakati.”

[12]Surat tersebut berisikan soal tidak adanya kepercayaan lagi dari Kolonel Bambang Supeno kepada pimpinan Angkatan darat Kolonel AH Nasution, mengenai kebijaksanaannya dalam rangka pertahanan negara dan pembangunan Angkatan Darat. Selanjutnya dinyatakan agar pimpinan Angkatan Darat diganti. Akhirnya Kolonel AH Nasution membalasnya dengan surat balasan tertanggal 11 September 1952 (sebulan sebelum meletusnya demonstrasi tentara di istana negara) perihal sanggahannya terhadap tuntutan Kolonel Bambang Supeno, hinga balasan mengenai pembebasan Kolonel Bambang Supeno untuk sementara dari dinas ketentaraan. (Selengkapnya lihat di Dokumenter Surat Kolonel Bambang Supeno, keluaran Disjarah AD, Bandung)

[13]Staf Umum Angkatan Darat

About diankurniaa

Dian Kurnia. Blogger; Penulis Lepas di koran lokal dan nasional; Mahasiswa Sejarah UIN SGD Bandung.
This entry was posted in Gerakan, Militer, Opini, Sejarah, Tugas Kuliah and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s