Kontemplasi Politik (Indonesia)

Setia Gumilar

kontemplasi politikPERKEMBANGAN politik di Nusantara ditandai dengan berbagai persitiwa yang sangat menjengkelkan dan meresahkan masyarakat. Peristiwa demi persitiwa selalu mengikuti alur kehidupan kita sebagai penghuni tanah air tercinta ini. Irama politik telah mempengaruhi suasana sosial yang terjadi.

Retaknya hubungan antar suku, ras ataupun agama di berbagai daerah sebagai bukti adanya pengaruh irama politik yang dimainkan oleh pemain yang hanya mementingkan individu atau golongan tertentu. Ditambah lagi bangsa yang dibentuk dari rasa persamaan dan persaudaraan ini mengalami pergeseran yang sangat fundamental.

Pergeseran ini bisa dilihat bahwa segala aktivitas yang diperankan oleh unsur-unsur bangsa tidak lagi mengarah pada terciptanya rasa nasionalisme. Masing-masing sibuk oleh kegiatan individul dan kelompoknya yang hanya mencari kepuasan parsial.

Dalam hal ini, Muslim Abdurrahman dalam sebuah diskusi mempertanyakan apa manfaatnya kita menjadi bangsa Indonesia dewasa ini. Sebuah pertanyaan yang memerlukan perenungan yang serius.Ironis, bila kondisi di atas dihubungkan dengan harapan bagi tumbuhnya suasana demokrasi di bumi Nusantara ini. Demokrasi yang dipahami sangat menekankan dan mengayomi segi-segi pluralitas, toleransi, dan kebersamaan semakin jauh dari harapan semestinya.

Adanya sirkulasi kekuasaan yang terjadi pasca Orba ini, sebagai wujud adanya demokrastisasi, tidak berdampak terhadap kehidupan yang demokratis malahan sebaliknya. Harapan dari segenap unsur masyarakat yang ditunggu kehadirannya, tidak kunjung datang. Hanya setumpuk persoalanlah yang menghampiri suasana kehidupan ini.

Oleh karena itu, akan seperti apa masa depan bangsa ini?Terdapat persoalan mendasar yang dialami oleh bangsa ini, diantaranya faktor psikologis yang berkaitan dengan kesiapan jiwa-jiwa bangsa menerima dan menghadapi setumpuk warna perubahan. Saya fikir adanya perubahan politik dari otoritarian menuju demokrasi, bangsa ini belum siap untuk menerima dan menghadapinya.

Konflik-konflik yang terjadi berdasarkan isu-isu primordialisme, baik itu agama, suku, ataupun ras merupakan salah satu fakta dari kurang siapnya menghadapi wacana demokrasi. Ditambah lagi karakter bangsa yang masih dihinggapi oleh suasana feodalistik, dimana setiap komponen bangsa merasa diri dan kelompoknyalah yang paling benar. Sehingga ketika ada suatu kelompok yang diberi kesempatan untuk berkuasa, pola kekuasaannya pun mengarah pada hubungan tuan dan budak.

Karakteristik feodalistik ini pernah dikemukakan oleh Mattulada dan Bennedict Anderson. Mattulada menyebutkan bahwa pola-pola tindakan masyarakat, terutama sejauh menyangkut urusan kekuasaan, adalah sejauh mungkin ‘mengiyakan’ dan lebih lanjut mengikutinya dengan setia.

Sementara, Anderson mengemukakan bahwa para penguasa Indonesia masih belum menerima kritik dari masyarkatanya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa karakter budaya Jawa masih menempel pada jiwa-jiwa para penguasa yang menganggap kekuasaan serba terbatas sehingga ketika ada sekelompok orang di luar garisnya memberikan kritik cenderung untuk menolaknya (Budiman,1997:51-52).

Kemudian bila dilihat dari perangkat-perangkat kenegaraan baik supra maupun infra struktur, kita masih melihat kinerja yang masih terjebak oleh seperangkat aturan yang simbolistik. Artinya kedua perangkat ini masih memerankan pada tataran kulit belum mampu memfokuskan pada tataran substansi.

“Jika pendidikan tidak berpolitik, kita akan dipolitikkan oleh pendidikan,”begitu tulis Freire

Misalnya, keberadaan lembaga eksekutif dan legislatif masih memerankan keberadaannya yang sifatnya rutinitas. Bisa dilihat bagaimana suasana kerja di kedua lembaga ini yang masih mengedepankan kepentingan parsial. Setiap kebijakan yang ditelorkan penuh dengan muatan politis kurang menyentuh substansi yang diperlukan oleh khalayak banyak.

Parpol sebagai lembaga infra struktur pun masih merupakan simbol demokrasi semata. Sementara fungsi yang seharusnya dilakukan belum mampu diperankan sebagaimana mestinya. Masyarakat yang mudah diprovokasi sebagai bukti dari kurang adanya sosialisasi dan pendidikan politik yang diperankan oleh setiap parpol. Para politisi masih terjebak oleh pendirian parpol-parpol, padahal rakyat kurang mengharapkannya.

Malahan dikhawatirkan banyaknya pendirian parpol mengundang pengeluaran biaya negara yang cukup banyak. Iniliah pemahaman yang kurang tepat dari makna kebebasan pasca Orde Baru. Kebebasan dimaknai sebagai perilaku yang tidak memperhatikan orang lain sehingga menimbulkan dampak yang negatif bagi kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, Hatta telah memperingatkan dalam risalah klasiknya, kebebasan tanpa batas hanya akan mengundang lawannya melakukan penindasan.

Dalam diktum Arab,pun dikatakan “Hurriyyat al-mar mahdudah bi hurruyyat siwahu” (Kebebasan seseorang individu dibatasi kebebasan individu lainnya).Dari persoalan di atas, bila kita menginginkan masa depan politik yang penuh dengan kejelasan, dibutuhkan perenungan yang serius dari setiap komponen bangsa.

Perilaku bapak-bapak bangsa tempo dahulu harus dijadikan ibrah bagi kita semua. Kepentingan bangsa harus menjadi poin utama dalam segala aktivitas kita. Kesiapan psikologis dalam menerima dan mengahadapi semua warna perubahan merupakan hal yang penting dimiliki oleh seluruh bangsa. Penumbuhan kesadaran di dalam diri bangsa kita harus selalu ditanamkan supaya jiwa mandiri dan penuh dengan kreativitas dapat lahir dari anak-anak bangsa ini. Sehingga sikap ketergantungan kepada orang lain pun mampu dapat diminimalisir keberadaannya.

Serentetan sikap itulah yang akan menjadikan bangsa ini mempunyai harga diri di mata bangsa lain. Pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kesadaran di dalam setiap diri anak-anak bangsa. Paulo Freire mengatakan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang direncanakan sebagai proses perubahan, dalam rangka menciptakan struktur-struktur sosial yang tidak adil, menjadi lebih adil dan manusiawai.

Lebih lanjut, Freire mengatakan pendidikan harus berpretensi politik. Pendidikan mesti sarat kepentingan politik. “Jika pendidikan tidak berpolitik, kita akan dipolitikkan oleh pendidikan,”begitu tulis Freire (Munawar, 2001: 365).

Kemudian karakter feodalistik yang masih hinggap di dalam diri kita sudah selayaknya digeser oleh karakter yang penuh dengan jiwa-jiwa terbuka, penuh komitmen, dan menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Atau meminjam istilah Huntington harus ada redefinisi identitas.

Partisipasi politik semua komponen bangsa sebagai upaya melakukan penggeseran karakter feodalistik harus senantiasa ditanamkan di dalam diri bangsa Indonesia.Upaya penananaman partisipasi politik ini, Robert N. Bellah (dalam Madjid,1992:560) ketika mengkritisi masyarakat Madinah menyebutkan bahwa penempatan individu-individu di posisi tertentu bergantung pada kualitas atau prestasi yang dimiliki oleh seorang individu tersebut dan bukan berdasarkan askriptif menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan partispasi politik.

Inilah pangkal sebuah kesadaran yang asasi dalam menentukan sebuah bangsa apakah mengingkan kondisi yang jahili atau sebaliknya.Dikutum Arab mengatakan, “Al-i’tibar fi al-Jahiliyyah bi al-ansab, wa al-i’tibar fi al-Islam bi al-a’mal” (Penghargaan di masa Jahiliah berdasarkan keturunan, dan penghargaan di masa Islam berdasarkan hasil kerja).[SG] Wallahu’alam

Penulis, dosen Ilmu Politik dan Sosiologi Agama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

About diankurniaa

Dian Kurnia. Blogger; Penulis Lepas di koran lokal dan nasional; Mahasiswa Sejarah UIN SGD Bandung.
This entry was posted in Opini, Politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Kontemplasi Politik (Indonesia)

  1. Bongky says:

    Sdr Juan dari Partai Golkar, pintar berdiskusi, seperti fasih bahasa “BINATANG” dan rajin ke kantor tidak berarti orang itu BERKERJA.

    Hal yang paling utama sebelum kita mempercayai suatu OMONGAN adalah dengan MENYELIDIKI SIAPA SEBENARNYA SANG TOKOH. Mempelajari sejarah hidup sang tokoh akan membantu kita mengenal siapa sebenarnya dia, dan nantinya kita dapat membuat kesimpulan tentang layak atau tidak layaknya dia dipuja/diikuti.

    Percuma anda pintar bekerja dan teori-teori untuk KIBULIN RAKYAT, kalau anda tidak tahu siapa PEMIMPIN NEGRI INI sebenarnya. Ibarat orang yang kena tipu.

    Kenali dulu siapa PEMIMPIN kita , baru KITA MEMUJANYA !!!!

    DKSH OI …..

  2. chaluchu says:

    bg,blh tnya ga..setia gumilar itu siapa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s