Grasi Corby

Oleh : DIAN KURNIA

Beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah era reformasi, rupanya tak pernah absen menuai kontroversi. Publik terombang-ambing arus ambiguitas politik-praktis akibat membludaknya kebijakan-kebijakan ‘tak cerdas’ yang dikeluarkan pemerintah yang hanya berdasar pada politik pencitraan semata.Sebut saja, misalnya, pemberian grasi (ampunan yg diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman) oleh presiden SBY kepada terpidana kasus narkotika: Schapelle Leigh Corby—yang dijuluki sebagai ratu mariyuana—karena kepemilikannya atas 4,2 kilogram ganja dan divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, pada 27 Mei 2005 silam.

Banyak pihak menyayangkan lahirnya putusan ini. Diantaranya Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP yang menyatakan, “Pemberian grasi ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang mencanangkan moratorium pemberian remisi untuk pelaku kejahatan narkoba”. (Kompas, 25 Mei 2012) Bahkan sebagian menuding adanya pengalihan isu yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas skandal mega-korupsi yang sedang “menggerayangi” tubuh partainya, Demokrat.

Inkonsistensi

Pemberian grasi—yang dilakukan dengan dasar hukum: Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,” dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22/G Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012—terhadap terpidana 20 tahun penjara kasus narkotika sekelas Corby, sangat meresahkan nalar dan logika keadilan.

Asas supremasi hukum menjadi konsep semu di negeri yang (konon) menjungjung tinggi keadilan ini. Hukum tak lagi berkeadian sosial bagi seluruh rakyat. Ia menjadi barang murah yang diperjual-belikan para elite birokrat pemuja harta dan kekuasaan. William J Chambliss dalam On the Take; From Petty Crooks to Presidents (1978) dan Richard Quinney melalui Critique of Legal Order (1973) menggambarkan hukum sengaja dibuat dengan kecenderungan untuk menampung keinginan segelintir elite politik yang menguasai negara daripada menuruti kepentingan dan kehendak rakyat. Begitulah jika semboyan Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) sudah dimanipulasi menjadi Vox Populi Vox Pecunna (suara rakyat adalah suara uang).

Konsistensi serta komitmen pemerintah dalam usaha memberantas kasus-kasus narkotika—korupsi dan terorisme, pantas dipertanyakan ulang. Publik bingung sekaligus kecewa atas kenyataan ini. Nilai-nilai pekerti dalam lima sila “dibunuh” oleh sikap amoral pemerintah.

Bagaimana tidak? Dalam pidato pada peringatan Hari Antinarkotika Internasional 2011 di Monumen Nasional, SBY mengatakan, “Kita harus lebih agresif dan ambisius lagi dalam memberantas narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) harus lebih aktif, lebih berinisiatif, dan lebih bekerja keras didukung segenap elemen bangsa. Kejahatan narkoba sangat serius dan berbahaya bagi umat manusia di dunia dan bangsa Indonesia. Kejahatan narkoba merusak generasi muda, merusak karakter dan fisik, serta pada jangka panjang mengganggu daya saing bangsa.” (Kompas, 27 Mei 2011)

Yang lebih tak bisa dimengerti, pemerintah (presiden SBY) mengeluarkan grasi terhadap terpidana extraordinary crime seperti Corby dengan alasan kemanusiaan. Kian menjungkirbalikan nalar atas kebenaran logika publik.

Demokrasi “abal-abal”

Dalam pidato pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1954, presiden Soekarno menegaskan, “Tidaklah orang sadar bahwa zonder toleransi, maka demokrasi akan karam. Oleh karena demokrasi itu sendiri adalah penjelmaan daripada demokrasi.” Lanjutnya, “Pemimpin politik bukanlah menghanyutkan diri dalam perenungan-perenungan teoritis, tetapi ialah: mengaktivir kepada perbuatan; mengaktivir bangsa yang ia pimpin, kepada perbuatan. Kalau tidak untuk mengaktivir kepada perbuatan, buat apa orang menjadi pemimpin?” (Herbert Feith, 1988)

Mimpi buruk karamnya demokrasi di negeri ini sebenarnya sudah terjadi sejak reformasi itu diperjuangkan oleh para pendekar sosial, Mei 1998 silam. Namun, secara perlahan ia sembunyi di balik jeruji kegalauan sosial. Kita lihat, baik kuantitas maupun kualitas, kasus KKN dalam tubuh tiga lembaga tinggi pemerintah (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) kian menggurita. Hingga, korupsi menjadi “lumrah” untuk dilakukan baik perorangan maupun berjamaah. Tak hanya pemerintah pusat—seperti terjadi di era Orde Baru, tapi juga oleh “politisi muda” yang sejatinya berperan sebagai generasi perubahan.

Pertanyaan miris lalu muncul: dengan usia reformasi yang telah mencapai satu dasawarsa lebih, ditambah usia kemerdekaan RI yang lebih dari setengah abad, tidakkah cukup waktu terlalui untuk membangun Negara Demokrasi bernama Indonesia yang benar-benar berlandaskan asas tunggal Pancasila? Bukan demokrasi “abal-abal” yang membenamkan diri pada slogan dan pencitraan politis semata. Juga bukan demokrasi yang menyumpal corong kebebasan publik dengan aturan-aturan tak masuk akal. Sebab, kebebasan (liberty) adalah momen terbukanya ruang publik untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak politik yang dilindungi oleh hukum dalam sebuah negara yang demokratis. Inilah starting point menuju negara demokratis yang sebenarnya.

Kendati demikian, tak pernah ada kata terlambat untuk membangun. Better late than never! Negeri ini masih memiliki generasi penerus yang berjiwa nasionalis. Negeri ini juga masih memiliki negarawan-negarawan hebat yang tiap detik memikirkan nasib masa depan negara-bangsa Indonesia. Pun, seminar-seminar bertema “Indonesia lebih baik” kian marak di berbagai tempat dan kesempatan. Kini, tugas kita, sebagai warga negara yang baik, adalah tetap konsisten dalam misi membangun negeri dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Bukan malah memupuk kemalasan serta bersikap inkonsistentif hingga demokrasi di negeri ini akan benar-benar karam dan menyengsarakan anak cucu kita kela. Wallahu’alam(*)

(Penulis, Pemerhati Isu-isu Politik)

About diankurniaa

Dian Kurnia. Blogger; Penulis Lepas di koran lokal dan nasional; Mahasiswa Sejarah UIN SGD Bandung.
This entry was posted in Opini, Politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s