Revolusi Sunyi Demokrat

Oleh DIAN KURNIA

http://1.bp.blogspot.com/-XsTf2mjAka8/TWnikc00u4I/AAAAAAAAESw/ElCKHJcoMFw/s400/demokrat.jpgANAS Urbaningrum—Ketua Umum DPP Partai Demokrat (2010-2015), yang juga mantan Ketua Umum PB HMI (1997-1999)—dalam karyanya yang diberi judul Revolusi Sunyi: Mengapa Partai Demokrat dan SBY Menang Pemilu 2009 (Teraju, 2010), membongkar rahasia kemenangan fenomenal Partai Demokrat (PD) pada pemilu 2009 yang telah berhasil meraih suara hingga 20,85% atau sekitar 21.703.137 suara yang hanya dilalui melalui satu putaran.  

Banyak faktor melatarbelakangi PD keluar sebagai jawara pilpres 2009. Selain karena faktor kerja keras kader partai saat kampanye, citra (image) SBY sebagai sosok kharismatik pun memengaruhi kemenangan gemilang ini. Sikapnya santun, bersahaja, berjiwa seni, dan tegas serta lugas saat berpidato. SBY termasuk pemimpin perfeksionis. Sebagai bagian dari proses pencitraan (imaging), beliau sangat teliti terhadap detil dalam proses penulisan pidato (Dino Patti Djalal, 2009). Dengan jargon Bersama Kita Bisa !(2004) dan Lanjutkan!(2009), SBY berhasil menghipnotis jutaan nalar publik untuk mempercayainya memimpin Indonesia 2009-2014.

Koruptorisasi

Satu prestasi besar adalah ketika PD mampu menyingkirkan 36 parpol lain secara telak pada pemilu 2009 dan berhasil membawa SBY ke tampu kekuasaan RI untuk ke dua kalinya dalam format KIB jilid II. Hal ini merupakan dampak golakan revolusi sunyi dalam tubuh PD sejak 2004 silam. Anas menjelaskan bentuk revolusi tersebut sebagai sebuah gerak kerja keras dan bukti-nyata kinerja yang baik sepanjang periode pemerintahan 2004-2009. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Raskin, Jamkesmas, dan pengobatan gratis. Semuanya berlangsung diam-diam, bergerak maju dan cepat tanpa melahirkan kegaduhan. Hingga, SBY dikenal sebagai pemimpin pro-rakyat miskin (pro-poor).

Keberhasilan PD dan SBY pada pemilu 2009 patut diapresiasi oleh partai lain di republik ini. Strategi “sunyi” yang dijalankan PD nyatanya mampu membangkitkan optimisme publik akan kehidupan yang sejahtera. Pada awal masa kepemimpinannya program-program unggulan SBY mendapat sambutan hangat dari segenap lapisan masyarakat. BLT atau Bantuan Langsung Tunai—kompensasi tunai yang diberikan  pemerintah kepada masyarakat miskin per keluarga karena kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan nominal 100 ribu rupiah per tiga bulan—menjadi primadona pengangkat citra SBY—walau oleh sebagian kalangan dianggap hanya membentuk rakyat bermental pengemis. Publik penuh antusias mengambil haknya di posko-posko yang telah disediakan.

Namun, ternyata, hal itu menjadi ladang empuk bagi tengkulak politik. Program pro-poor yang dicanangkan pemerintah sering tak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Di beberapa daerah, kecurangan pemberian bantuan untuk rakyat miskin sering terjadi. Hal ini mempertegas evidensi kemenangan mafia hukum di negara kita. Slogan kramat negara demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, hanya sebatas omong kosong belaka. Yang digonjang-ganjing pada saat praktek pencitraan (imaging). Akhirnya, pemerintah dianggap gagal menyejahterakan rakyat. Rakyat pun kecewa!

Kini, politik koruptorisasi—dalam bentuk politik uang (money politic), gratifikasi, pencucian uang (money loundry), dan lain sebagainya—berjalan masif dalam tubuh pemerintah. Praktek tersebut menjalar hampir ke semua lembaga pemerintahan—Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Menteri korupsi. Pegawai pajak korupsi. Dosen/guru besar korupsi. Guru korupsi. Mayoritas pejabat DPR pun berprofesi ganda sebagai tukang korupsi. Bentuk mal praktek kekuasaan ini turut diamalkan oleh pejabat publik di tingkat daerah. Setelah reformasi bergulir semua pihak korupsi. Bahkan para penegak hukum yang sejatinya wajib memberantas skandal hitam itu, ikut andil “menyukseskan” korupsi di lembaga formal mereka. Pemerintah pusat berhasil, dalam artian, telah berhasil menggagalkan program anti korupsi. Maka pantas jika muncul adagium Kalau nggak ada korupsi, ya bukan Indonesia namanya!

Kader pengkhianat

Citra baik PD pada 2004 dan 2009 adalah hasil kerja keras nyata yang tak begitu saja turun dari langit. Kerja keras para kader pada masa kampanye menjadi salah satu sebab kemenangan ini.

Namun, elektabilitas PD akhirnya menurun drastis saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, resmi dijadikan tersangka oleh KPK (30/6/2011) atas dugaan beberapa kasus korupsi. Seperti pada proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, politik uang dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai Demokrat 2010 di Bandung, serta proyek pembangunan Pusat Olahraga di Hambalang.

Proses penangkapan Nazar pun cukup dramatis. Karena melibatkan kepolisian internasional (interpol). Berawal dari Singapura (23/5/2011), kemudian ke Vietnam, Malaysia, Filipina, Pakistan, Argentina, hingga berakhir di Cartagena, Kolombia (7/7/2011). Seolah-olah ia didekengi oleh “jin politik” yang sakti mandraguna. Begitu pula setelah tertangkap, penyidik KPK butuh waktu lama mengorek informasi seputar korupsi yang telah menyeret dirinya.

Hingga kini—setelah ia resmi dihukum oleh PTN Jakarta dengan kurungan penjara empat tahun tujuh bulan—Nazar masih menyimpan kicauan besar tentang “jin politik” yang duduk di belakang skandal hitamnya. PD—bekas rumah Nazar—ikut terhempas badai hukum yang menerpanya. Hingga kemudian tersebutlah beberapa nama penting kader PD, termasuk para petinggi partai, yang terendus kaitannya dengan kasus korupsi Nazar—seperti Angelina Sondakh (anggota DPR Fraksi PD), Mirwan Amir (anggota DPR Fraksi PD), Andi Mallarangeng (Menpora), dan Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP-PD).

Sebagian gusar. Lalu berakting di depan media layaknya pemain sinetron. Sebagiannya lagi tenang-tenang “kucing” dengan duduk di perapian partai. Mengamati gosip politik yang menggerayangi tubuh partai. Anas selaku Ketua Umum seakan terkhianati oleh “kejujuran” Nazar di media—terlepas dari kebenaran kicauannya tentang posisi Anas dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang. Segala tuduhan yang dialamatkan padanya, ia sangkal. Semua bukti yang mengarah padanya pun tak cukup kuat mengubah struktur pemberitaan korupsi mengenainya di mass media. Bahkan tak tanggung-tanggung, Anas berani berkicau di media bahwa jika ia terbukti korupsi, maka Gantung Anas di Monas!

Kini citra PD dan SBY akhirnya merosot tajam. Setajam silet! Publik tak lagi percaya pada PD. Tentuya pada SBY sebagai masinis Demokrat. Apa yang ditulis Anas dalam Revolusi Sunyi (2010)—tentang rahasia kemenangan PD dan SBY pada pemilu 2009—patut dievaluasi. Sebab ia menjadi kontradiktif dengan apa yang terjadi sekarang di permukaan tubuh PD. Bahkan, kampanye antikorupsi PD pada pemilu 2009 dalam iklan layanan masyarakat yang berbunyi “Gelengkan kepala, abaikan rayuannya, dan katakan tidak! Tutup telinga dan katakan tidak pada korupsi!” menjadi sangat tidak relevan dengan fakta di lapangan.

Akibat kader korup—berdasarkan survey Lingkar Survey Indonesia (LSI)—kepercayaan publik terhadap PD hanya tinggal 11,3 persen. Mendekati angka 10 persen yang oleh para pengamat dikategorikan buruk (bad image). Maka, hemat penulis, menjadi tidak berlebihan jika Anas Urbaningrum kembali menulis sebuah buku, namun dengan judul berbeda, yakni Revolusi Sunyi, Mengapa Citra Partai Demokrat dan SBY Turun Drastis Tahun 2012?

(Penulis, Pemerhati Politik)

About diankurniaa

Dian Kurnia. Blogger; Penulis Lepas di koran lokal dan nasional; Mahasiswa Sejarah UIN SGD Bandung.
This entry was posted in Opini, Politik and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s