Korupsi dan Problem Keagamaan

Oleh : ALI RIF’AN

Episode kasus korupsi di Indonesia kini menuai klimaksnya. Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menyebutkan, Kementerian Agama menduduki lembaga terkorup di antara 22 instansi atau lembaga negara. Hal tersebut dibuktikan dengan angka indeks integritas pusat (IIP) Kementerian Agama yang hanya 5,37. Selain Kementerian Agama, ada dua kementerian di bawahnya, yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan IIP 5,44 dan Kementerian Koperasi dan UKM 5,52.

Padahal, sebelumnya kita juga menyaksikan KPK telah menangkap jaksa di Kejaksaan Negeri Cibinong, Bogor. Sang jaksa tertangkap tangan di parkiran kantornya karena menerima uang sogokan sekitar Rp 100 juta untuk penanganan kasus.

Yang mengejutkan, dana itu hanya uang muka dari total suap sekitar Rp 2 miliar. Dan, dua hari sebelumnya, KPK juga menangkap Sekretaris Daerah (Sekda) dan dua orang Anggota DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah. Anggota lembaga wakil rakyat itu tertangkap tangan menerima uang dari Sekda di parkiran gedung DPRD Kota Semarang. Diduga kuat, suap tersebut terkait pembahasan APBD tahun 2012.

Karena itu, tak heran jika berita tentang korupsi terus menghiasi media massa. Disebutkan, misalnya sepanjang 2004-2011 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat sebanyak 158 kasus korupsi yang menimpa kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara dalam periode 2008-2011, sedikitnya terdapat 42 anggota DPR terseret kasus korupsi.

Di ranah penegakan hukum, sepanjang 2010 Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada 107 hakim, sementara pegawai kejaksaan yang dijatuhi sanksi mencapai 288 orang. Sepanjang 2010 pula, sebanyak 294 polisi dipecat dari dinas Polri yang terdiri atas 18 orang perwira, 272 orang bintara, dan empat orang tamtama.

Problem keagamaan

Agak aneh memang jika kita melihat kasus korupsi di Indonesia. Sebab sebagai negara mayoritas beragama Islam terbesar sedunia dan jumlah jamaah hajinya juga paling banyak pada tiap tahunnya, Indonesia justru menempati deretan negara terkorup dan paling banyak kasus teroris dan kriminalitasnya. Yang mengherankan, Kementerian Agama yang selama ini menjadi payung dari agama itu sendiri dan erat kaitannya dengan misi moral dan ketuhanan justru menjadi biangnya korupsi.

Ini seolah bertentangan dengan pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali di awal-awal menjabat sebagai menteri. Ia menegaskan bahwa kementeriannya akan menjadi pelopor dan teladan sebagai lembaga pemerintah yang siap memerangi korupsi.

Suryadharma Ali juga mengatakan, korupsi merupakan tindakan nista secara moral dan spiritual. Tidak ada agama mana pun yang memberi toleransi terhadap tindakan ini. Korupsi adalah bentuk penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

Karena itu, pertanyaan mendasarnya, apakah ini pertanda bahwa praktik keberagamaan kita ada yang salah? Atau justru telah terjadi distorsi pemahaman keagamaan di Indonesia? Sebab, penulis khawatir tercatatnya Kementerian Agama menjadi lembaga terkorup akan menjadi preseden buruk bagi proses keberagamaan masyarakat Indonesia.

Untuk itu, betapa pentingnya memahami pesan esensial dari sebuah agama. Sebab, tak jarang pemahaman agama itu dimaknai secara parsial, bahkan lebih cenderung ke teks daripada ke konteks. Agama masih menjadi sekadar simbol, bukan spirit untuk menggerakkan perubahan. Agama hanya dimaknai sebagai urusan manusia dengan Tuhannya, sementara urusan manusia dengan manusia dan makhluknya dianggap bukan urusan agama.

Aspek social budaya dan politik ekonomi juga kerap dianggap tidak sebagai urusan agama. Agama (Islam) kemudian sering dipahami sebagai urusan shalat, puasa, zakat, dan haji, sedangkan urusan kemanusiaan adalah urusan yang lain.

Padahal, sebagaimana diungkapkan KH Imam Zarkasyi, pendiri Pesantren Modern Gontor, bahwa 80 persen isi Alquran itu adalah masalah sosial kemanusiaan. Perumpamaan dari setiap teks Alquran sesungguhnya menjurus ke permasalahan kemanusiaan. Karena, Alquran sendiri dihadirkan tidak lain untuk memberi solusi atas setiap permasalahan kemanusiaan yang ada.

Tentang masalah ini, intelektual Mesir Hassan Hanafi (2003) pernah memberi penilaian terhadap pola keberagamaan umat Islam Indonesia yang memang baru pada level pelaksanaan simbol. Pemahaman teologis yang terbangun secara kukuh, tulis Hanafi, adalah teologi yang selalu ‘membela Tuhan’. Padahal, secara esensial agama hadir sebagai problem solver atas problem kemanusiaan.

Tauhid antikorupsi

Karena itu, sebagai bangsa yang mengaku religius, masyarakat Indonesia harus belajar memahami teologi secara kaffah (sempurna). Selama ini kita terlampau tertutupi oleh selimut fikih secara rapat. Sering kali kita gagal menangkap pesan substansialnya sebuah agama atau maqasid al-syariah (tujuan dari syariat) dari diturunkannya agama itu sendiri.

Sebagai contoh, pemaknaan terhadap konsep jihad misalnya, hingga kini masih dipahami secara literal sebagai perjuangan ‘turun ke jalan’ dengan membawa senjata seperti peperangan di masa Nabi. Padahal, Nabi sendiri menyebut Perang Badar yang memanggul senjata itu sebagai jihad asghar (jihad kecil). Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu (Abdul Mukti Ro’uf, 2003).

Untuk itu, konsep teologi harus dimaknai sebagai konsep yang tidak hanya berkelindan dengan Tuhan semata, tetapi juga linear terhadap permasalahan kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, konsep teologi harus mampu menyentuh segala permasalahan kebangsaan, termasuk masalah korupsi.

Korupsi dalam QS Ali Imran (3: 161) disebut ghulul. Secara harfiah, ghulul berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanat). Syed Hussein Alatas (1987) pernah mengatakan, inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Karena itu, mengikuti pendapat Abdul Munir Mulkhan (2006), ikhtiar melawan korupsi dapat dilakukan dengan cara memformulasi tauhid antikorupsi, yakni tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Melakukan korupsi adalah perbuatan dosa besar yang pelakunya mendekati dengan perbuatan menyekutukan Tuhan.

Mengapa demikian? Dalam teologi Islam, bukankah Tuhan adalah Zat Yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang kasat mata maupun yang tersembunyi, baik yang rahasia maupun terbuka. Ketika orang melakukan korupsi dan merasa perbuatannya tidak ada yang mengetahui, sesungguhnya dia telah menafikan eksistensi dan sifat Tuhan.

(Penulis, Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

About diankurniaa

Dian Kurnia. Blogger; Penulis Lepas di koran lokal dan nasional; Mahasiswa Sejarah UIN SGD Bandung.
This entry was posted in Opini, Politik and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s