Peta dan Isu Gerakan Perempuan Islam di Indonesia

Gerakan perempuan Islam di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan sebuah proses bertahap yang disertai dengan isu-isu yang sedang berkembang di zamannya. Proses ini dimulai sejak abad ke 19 dalam bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda, misalnya: Cut Nya’ dien, Cut Mutia, Nyai Ageng Serang, dan sebagainya.

Perjuangan dan pergerakan perempuan terus menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan di Indonesia hingga sekarang dengan berbagai problematika dan tantangannya. Gerakan perempuan berbasis LSM, Perguruan Tinggi maupun yang berbasis keagamaan merasakan perjuangan perempuan tidak pernah tuntas, satu isu berhasil diperjuangkan menyusul isu lain muncul dan berkembang mengikuti siklus sesuai dengan perubahan-perubahan sosial dan isu-isu di masyarakat.

PERIODESASI GERAKAN PEREMPUAN ISLAM DI INDONESIA

Gerakan perempuan di Indonesia agak sulit dipetakan. Untuk memudahkan pembahasan ini, perlu memngikuti periodesasi gerakan pereuan secara umum, yakni dapat dikategorikan menjadi 6 periode/angkatan, yaitu:

Angkatan Srikandi

Pada periode ini gerakan perempuan difokuskan pada perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Seluruh potensi bangsa Indonesia pada waktu itu tersita untuk memperjuangkan bangsa agar terbebas dari penindasan kaum penjajah. Isu-isu tentang perempuan ketika itu belum menjadi prioritas. Tokoh gerakan perempuan pada periode ini adalah semua pahlawan wanita Indonesia yang secara fisik turut berjuang di Medan pertempuran melawan Belanda, diantaranya:
1. Nyai Ageng Serang (1752-1828).
2. Cut Nya’ Dien (1850-1908)
3. Cut Mutia (1870-1910)

Ketiga srikandi ini berasal dari kelompok elit bangsawan yang memiliki potensi ketokohan dan jiwa juang yang tinggi dibanding dengan perempuan sezamannya. Perjuangan yang mereka lakukan dalam bentuk perlawanan fisik bermitra dengan suami mereka masing-masing.

Angkatan Kartini (Feminis Sosial Gelombang Pertama)

Masa angkatan Kartini merupakan awal dari perjuangan perempuan yang telah dipengaruhi oleh gerakan perempuan di Barat. Ide-ide emansipasi wanita yang diperjuangkan perempuan di Eropah dengan model feminisme liberal yang menekankan pada akses dan partisipasi perempuan yang sama dengan laki-laki di wilayah publik, peran produktif dan isu-isu perempuan tentang pendidikan, perlindungan hukum, dan budaya. Tokoh perempuan muslimah pada angkatan ini adalah:
1. RA. Kartini
2. Dewi Sartika

Bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lainpun mencitrakan Kartini sebagai feminis gelombang awal yang penting untuk diperhitungkan. Para penulis biografi membidik sosok Kartini dari berbagai perspektif. Penulis muslim menggambarkan Kartini sebagai muslimah yang berjuang melawan otoritas bias gender elit agamawan yang berpandangan tidak ramah terhadap perempuan, seperti poligami, kawin paksa, perceraian sewenang-wenang, dan tradisi pingitan yang menghambat akses pendidikan bagi perempuan. Kartini dikategorikan sebagai feminis muslim karena pikiran-pikiran beliau dipengaruhi pula oleh ibunya yang berpendidikan pesantren.

Dewi Sartika adalah seorang putri bangsawan dari Raden Somanegara dan Raden Ayu Permas, sebagaimana Karting, beliau melanjutkan ide-ide persamaan hak perempuan setara dengan laki-laki dalam dengan mendirikan sekolah gedis yang pertama, terrenal dengan nama”Sekolah Istri”, kemudia diganti nama menjadi “Sekolah Keutamaan Istri”. Lembaga pendidikan ini berkembang pula di 9 kabupaten di wilayah Pasundan (50% dari seluruh sekolah di Pasundan). Kartini dan Sartika, berangkat dari kelompok elit bangsawan yang mengusung pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ketertinggalan perempuan, dan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan dapat diubah melalui pemberian kesempatan bagi perempuan dalam bidang pendidikan. Dalam mengembangkan gagasannya tentang pendidikan bagi perempuan dipengaruhi oleh gerakan emansipasi di Barat ketika itu sedang berkembang. Berbeda dengan dua periode sebelumnya yang menfokuskan pada isu perjuangan kemerdekaan di mana perempuan berpartisipasi dalam isu yang sama. Angkatan ini perjuangan menghadapi dua kekuatan besar yaitu melawan penjajah sekaligus melawan dominasi laki-laki terhadap perempuan. dominasi tersebut berakar pada budaya patriarkhi dan pemahaman agama yang merugikan perempuan terutama dalam konteks lembaga perkawinan. Karena itu semakin tinggi pendidikan perempuan akan semakin tinggi posisi tawar di hadapan laki-laki. Perlawanan Kartini terhadap adat Jawa yang sarat dengan mitos, simbol subordinasi dan marjinalisasi perempuan.

Angkatan Perintis Kemerdekaan

Titik balik perjuangan perempuan terjadi pada tahun 1928, ketika diselenggarakannya Konggres Perempuan pertama di Yogyakarta. Setelah Sukarno menjadi pesiden, ia menegaskan bahwa masalah krusial bangsa ini adalah perjuangan kemerdekaan melawan penindasan Belanda. Pergerakan perempuan pada angkatan ini berkonsentrasi pada perjuangan kemerdekaan RI melalui organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok perempuan. Pergerakan perempuan telah terorganisir dalam sebuah wadah, baik yang menjadi bagian dari organisasi yang dominan laki-laki maupun secara individu masuk dalam organisasi atau lembaga di mana dia menjadi bagian dari pengambil keputusan.

Tokoh perempuan muslimah pada angkatan ini antara lain:
1. Ahmad Dahlan ( 1872 – 31 Mei 1946)
2. Hají Rasuna Said (14 September 1910- 2 Oktober 1965)
3. Rahmah El Yunusiyah (10 Juli 1901 – 26 Februari 1969)

Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi wanita Muhammadiyah “Sopo Trisno” pada tahun 1917 yang kemudian menjadi “Aisyah”. Dia juga endirikan pesantren putri sebagai pusat pelatihan santri dan ulama’, mendirikan sekolah umum dan panti asuhan. Haji Rasuna Said (Sumatera Barat) pada tahun 1926 menjadi perumus Sarikat Rakyat yang kemudian menjadi PSII, aktif pada organisasi Persatuan Muslim Indonesia tahun 1930, pendiri Komite Nasional Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Negeri, anggota KNIP, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera, dan anggota Dewan
Perwakilan Agung (DPA). Adapun Rahmah El Yunusiyah (Padang Panjang) mendirikan Diniyah Putri School di Padang Panjang dengan tujuan membentuk putri Islam dan ibu pendidik yang cakap, aktif dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga, masyarakat dan tanah air. Gerakan yag dia lakukan untuk melawan penjajah menganut politik non kooperatif. Ia ikut membantu terbentuknya pasukan Sabilillah dan Hisbullah tahun 1919 hingga kemedekaan. Setelah kemerdekaan, ia aktif di Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang menjadi inti dari batalyon Merapi. Tahun 1955 Rektor Al
Azhar berkunjung ke lembaga pendidikan putri yang ia pimpin, kemudian Rahmah di undang ke Al Azhar dan mendapatkan gelar “Syaikhah”, jabatan terakhirnya sebagai anggota DPR 1955.

Angkatan Proklamasi/Penegak Kemerdekaan (1945-1949)

Pada periode keempat ini gerakan perempuan dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Isu yang diusung masih diseputar bagaimana perempuan menghadapi awal kemerdekaan, di mana secara umum bangsa Indinesia sedang dihadapkan pada mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih dengan segala daya. Sebagaimana periode sebelumnya bahwa konsentrasi gerakan perempuan belum menyentuh substansi yang diperlukan spesifik isu
perempuan. Presiden Sukarno lebih menekankanbahwa problem perempuan akan berhasil jika kemerdekaan ini telah dicapai. Sejumlah tokoh perempuan berbasis pesantren (ibu nyai) aktif mengasuh santri putri, namun kurang dikenal kiprahnya, karena penulis lebih tertarik pada tokoh laki-laki.

Angkatan Konsolidasi Kemerdekaan (1950-1965)

Sebagaimana angkatan sebelumnya, angkatan ini gerakan perempuan nasionalis semakin maju, sejumlah tokoh perempuan aktif sebagai tenaga profesional yang bekerja pada ranah publik dan juga sebagai pengambil keputusan. Kelompok-kelompok perempuan mendirikan organisasi baik berbasis profesi, politik, sosial, maupun daerah yang tumbuh sangat banyak. Pergerakan perempuan Islam telah terwadahi dalam organisasi wanita, seperti Aisyiyah, Wanita Islam, Muslimat NU dan gerakan perempuan berbasis pesantren, namun akses dan peran sosial tertentu masih terbatas.

Angkatan Pembangunan/Orde Baru

Women in Development (WID) yang diperkenalkan oleh Pusat Studi dan LSM perempuan tahun 70an dan diimplementasikan tahun 80an, turut mempengaruhi corak gerakan perempuan Islam di Indonesia. WID merupakan pendekatan pembangunan dengan mengintegrasikan perempuan dalam sebuah sistem pembangunan nasional yang ditandai dengan prinsip effisiensi, dan mengatasi ketertinggalan perempuan dalam pembangunan. Salah satu strategi WID adalah memberikan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang-bidang yang masih beraroma stereotype gender tanpa diikuti penyadaran bagi laki-laki, melahirkan peran ganda perempuan yang berdampak pada beban berlipat bagi perempuan. Perempuan lebih banyak mendukung keberhasilan pembangunan, tetapi bukan sebagai penikmat hasil pembangunan.

Organisasi wanita yang lahir pada era ini merupakan organisasi subordinat laki-laki, sehingga kurang memiliki kemandirian dalam mengelola organisasi. Pergerakan perempuan Islam berbasis organisasi keagamaan tidak lepas pula dari pendekatan WID ini. Keberadaan Aisyiyah Muslimat NU, Al Hidayah dan organisasi perempuan bebasis pesantren yang telah eksis sejak angkatan sebelum ini, merupakan underbow dari organisasi induknya di mana laki-laki
mendominasi posisi dan peran tanggung jawab dalam organisasi induk sehingga intervensi laki-laki atas keputusan penting masih sangat besar.

Gerakan Perempuan Islam Era Reformasi

WID belum cukup efektif menjadi sebuah pendekatan pembangunan. Konferensi Perempuan Dunia ke 3 di Naerobi tahun 1985 membahas pendekatan baru yaitu Gender and Development (GAD), di mana perempuan dan laki-laki bersama-sama dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol atas sumber daya, dan penerima manfaat hasil pembangunan secara adil. Kemudian ide pendekatan GAD dibahas lebih lanjut melalui Konferensi Perempuan keempat di Beijing tahun 1995. Konferensi ini bertema: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Komitmen internasional tersebut melahirkan Beijing Platform For Action (BPFA) berikut rumusan Sasaran-sasaran Strategis yang harus dicapai dari 12 Bidang Kritis yang ditetapkan, yaitu: 1) Perempuan dan Kemiskinan; 2)Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap Perempuan; 5) Perempuan dan Konflik Senjata; 6) Perempuan dan Ekonomi; 7) Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 8) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 9) Hak-hak Asasi Perempuan; 10) Perempuan dan Media Massa; 11). Perempuan dan Lingkungan; 12) Anak-anak Perempuan

Untuk mengimplementasikan bidang kritis tersebut diperlukan strategi melalui jalur kebijakan yang mempunyai kekuatan dalam mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender ke dalam pembangunan yang dikenal dengan strategi Gender Mainstreaming (Pengarustamaan Gender).

Pengarusutamaan Gender (PUG) Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan nasional. Sebagai negara peserta konferensi, Indnesia telah menindaklanjuti melalui Inpres No. 9 Th. 2000 tetang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Adapun untuk mengukur keberhasilannya melalui Gender Development Index (GDI) dengan 3 indikator yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta Gender Empowerment dengan indikator peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Sedangkan Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tolok ukur pemberdayaan perempuan yang ingin dicapai pada tahun 2005
dan 2015.

Sumber: http://www.duniaesai.com/index.php/direktori/esai/39-gender/177-peta-dan-isu-gerakan-perempuan-islam-di-indonesia.html