Narasi Keadilan

Oleh: Dian Kurnia

KEBIJAKAN demi kebijakan yang digulirkan pemerintah KIB jilid II rupanya tak begitu bisa membangkitkan gairah eksotis kehidupan demokrasi di Indonesia. Negara kian terpuruk ke arah kegelapan akibat dramaturgi politik-praktis para politisi Senayan. Rakyat frustasi akibat kesulitan mendapatkan hak-hak penghidupan. Toleransi—sebagai adik kandung demokrasi—bertransformasi menjadi barang antik yang terus lenyap dalam wacana disintegrasi sosial. Sementara korupsi, masih tangguh menjadi momok menakutkan bagi segenap elemen bangsa. “…zonder toleransi, demokrasi akan karam,” begitu ucap Soekarno.

Perilaku anarkis yang belakangan terjadi di berbagai daerah merupakan konsekuensi logis atas rencana pemerintah (baca: kebijakan) dalam menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan TDL (Tarif Dasar Listrik). Aksi demo yang kebanyakan dimotori oleh kaum intelektual ini menjadi indikasi penting tentang tidak bisanya pemerintah mengkoordinasi negara ke arah yang lebih baik.

Demokratis menjadi tidak beradab. Suasana ketidakdemokratisan ini sungguh telah menggelayuti sendi-sendi kehidupan riil masyarakat kita, baik di desa maupun di kota. Keadilan menjadi basi diterkam bibit-bibit rakus praktik politik-praktis. Akhirnya, ia kehilangan mahkota.

Muncul pertanyaan, apakah keadilan (sense of justice) memang suatu hal yang utopis di negeri kita? Apakah Demokrasi Pancasila hanya sebatas ide belaka sang bapak bangsa, Soekarno-Hatta? Dan, apakah pemerintah yang benar-benar demokratis hanya ada dalam lakon sejarah saja? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika kepemimpinan yang seharusnya bersikap demokratis malah berperilaku menggigit layaknya rezim yang tumbang empat belas tahun yang lalu.

Suatu kewajaran jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menyeruak ke permukaan. Setiap individu dari kita pasti bisa merasakan dengan hati nurani paradoksnya demokrasi di negeri ini.

Demonstrasi anarkis menolak kenaikan harga BBM telah menambah black list atas ironisme demokrasi.  DPR tidak seutuhnya berfungsi. Sejatinya demonstrasi anarkis tidak harus terjadi jika DPR benar-benar bertindak sebagai dewan perwakilan rakyat. Namun kenyataan harus berkata lain. Akibatnya, demokrasi berangsur-angsur karam. Narasi keadilan kian ironis diterjang politik kiri para pejabat “murahan” di Senayan.***

keadilan

About diankurniaa

Dian Kurnia. Blogger; Penulis Lepas di koran lokal dan nasional; Mahasiswa Sejarah UIN SGD Bandung.
This entry was posted in Opini, Politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Narasi Keadilan

  1. daniel says:

    saya suka tulisan anda., namun alangkah lebih baik bila tidak hanya tulisan yang akan tenggelam oleh zaman,. tindakan riil penuh solusi kongrit sangat dibutuhkan pemerintahan Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s